Bukan Hanya Meja Bilyar, LGI Sumsel Soroti Krisis Keteladanan : "Wishlist" Mewah Waka III DPRD

PALEMBANG, SAN – Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 menguak realita pahit tentang hilangnya empati oknum wakil rakyat. Di saat narasi efisiensi anggaran terus digaungkan untuk menambal kesulitan ekonomi rakyat, fasilitas negara justru disalahgunakan untuk memenuhi wishlist (daftar keinginan) hiburan pribadi sang pejabat.

Sorotan tajam kini mengarah langsung kepada penghuni Rumah Dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun. Pasalnya, alokasi APBD senilai miliaran rupiah yang tercantum dalam portal SIRUP LKPP, seperti pengadaan Heat Pump Rp 776 Juta, Alat Gym Rp 395 Juta, dan Meja Biliar Rp 335,9 Juta sangat tidak mungkin muncul dari ruang hampa.

Secara logika birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat DPRD selaku Satuan Kerja tidak akan mungkin berani atau memiliki kepentingan untuk tiba-tiba menganggarkan alat-alat hobi bernilai fantastis tersebut tanpa adanya usulan, desakan, atau pesanan langsung dari sang pemakai rumah dinas. Sekwan pada posisi ini diyakini hanyalah pelaksana administratif yang terpaksa mengakomodasi "syahwat hedonisme" pimpinannya.

Mari kita lihat betapa tidak rasionalnya usulan sang pejabat yang dipaksakan masuk ke dalam APBD ini:

1. Meja Biliar Rp 335.900.000: Meminta dibelikan meja biliar seharga lebih dari sepertiga miliar dari uang pajak rakyat adalah bentuk arogansi kekuasaan. Ini murni untuk memfasilitasi hobi pribadi yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan kinerja legislasi, pengawasan, maupun memperjuangkan aspirasi rakyat Sumsel.

2. Alat Gym Rp 395.000.000: Menjaga kesehatan adalah tanggung jawab personal, bukan beban negara. Meminta fasilitas kebugaran setara fitness center komersial di dalam rumah dinas menunjukkan sang pejabat telah kehilangan kepekaan sosial.

3. Heat Pump Rp 776.000.000: Ini adalah puncak kejanggalan. Alat pemanas air/udara seharga nyaris Rp 1 Miliar ini memiliki spesifikasi industrial yang biasa dipakai untuk hotel besar, rumah sakit, atau pabrik. Mengusulkan alat berkapasitas raksasa ini hanya untuk satu rumah dinas membuktikan dua hal: kerakusan fasilitas atau adanya indikasi niat buruk untuk mengakali anggaran (mark-up).

Merespons krisis keteladanan ini, Ketua DPW Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, Al Anshor.,SH.,C.MSP., melontarkan kritik keras. Ia secara spesifik menyudutkan mentalitas pejabat yang tega menggunakan institusi Sekretariat DPRD sebagai bemper untuk mewujudkan kemewahan pribadinya.

"Kita harus jernih melihat persoalan ini. Jangan hanya menyalahkan Sekwan. ASN di Sekretariat itu posisinya serba salah, mereka cuma eksekutor tata usaha. Otak dari pengadaan barang-barang tidak masuk akal ini pasti bermula dari usulan atau request langsung penghuni rumah dinasnya, yakni Waka III DPRD Sumsel. Ini adalah moral hazard yang sangat memalukan!" tegas Al Anshor.

Lebih lanjut, ia menuntut pertanggungjawaban moral dari sang wakil rakyat. "Sebagai pemimpin, beliau harusnya menjadi teladan kesederhanaan, bukan malah menyandera APBD untuk beli meja biliar dan alat gym, dan kebutuhan air hangat untuk mandi. Kami mendesak Waka III DPRD Sumsel untuk secara ksatria tampil ke publik, meminta maaf, dan memerintahkan Sekwan untuk segera mencoret usulan memalukan tersebut dari RUP 2026," imbuhnya.

Publik kini mendesak agar praktik "aji mumpung" memeras APBD demi gaya hidup ini segera dihentikan. Aparat penegak hukum juga diminta proaktif memantau, karena usulan yang cacat nalar sejak awal sangat rentan berujung pada tindak pidana korupsi. (Red)