Aktivis Kampus Tanggapi Kritik: Serangan Opini ke Wali Kota Palembang Tidak Berdasar dan Miskin Data

SAN, Palembang - Gelombang opini yang mencoba mendeligitimasi kepemimpinan Ratu Dewa kembali menuai respons keras dari kalangan aktivis kampus. 

Shandy, yang dikenal sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam serta pernah menjabat sebagai Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, menilai pandangan tersebut tidak mencerminkan analisis yang komprehensif dalam melihat kepemimpinan kepala daerah.

Shandy menilai narasi yang menyebut wali kota “lebih cocok jadi kepala dinas karena kerja teknis” adalah bentuk simplifikasi yang menyesatkan dan tidak berpijak pada kerangka analisis yang utuh.

Menurut Shandy, dalam perspektif hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan modern, kepala daerah tidak bisa direduksi hanya pada fungsi administratif atau simbolik semata. 

Kepemimpinan hari ini menuntut kemampuan ganda: mengelola kebijakan strategis sekaligus hadir cepat merespons persoalan riil masyarakat.

“Kalau ada yang menyebut respons cepat itu sekadar kerja teknis lalu dianggap tidak layak untuk wali kota, itu justru menunjukkan kegagalan memahami konsep kepemimpinan publik hari ini. Kepala daerah memang dituntut turun langsung, bukan bersembunyi di balik meja,” tegasnya, Rabu (6/5/2026).

Shandy menyoroti fenomena di Palembang, di mana hampir setiap persoalan publik selalu dikaitkan dengan sosok wali kota. Baginya, hal ini bukan kelemahan, melainkan indikator kuatnya ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin daerah.

“Ketika masyarakat langsung menyebut nama wali kota dalam setiap persoalan, itu artinya ada trust dan harapan. Ini bukan beban negatif, tapi legitimasi sosial,” ujarnya.

Ia juga membantah keras tudingan bahwa kehadiran langsung kepala daerah di lapangan adalah bentuk pencitraan. Dalam pandangannya, narasi tersebut adalah pola lama yang tidak relevan dengan perkembangan demokrasi partisipatif saat ini.

“Di era keterbukaan informasi, kecepatan respons itu bukan pencitraan, tapi kewajiban. Justru pemimpin yang lambat dan berjarak dari rakyat yang harus dipertanyakan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Shandy mengkritik pernyataan mantan presiden mahasiswa yang menurutnya tidak menyertakan data konkret maupun contoh kebijakan yang gagal. Ia menilai kritik tanpa basis empiris hanya akan menjadi opini kosong yang berpotensi menyesatkan publik.

“Kalau mau mengkritik, silakan. Tapi tunjukkan datanya, kebijakannya apa yang salah, dampaknya apa. Jangan hanya membangun persepsi tanpa substansi. Itu bukan tradisi intelektual kampus,” katanya.

Dalam kerangka good governance, Shandy menegaskan bahwa dikotomi antara kerja teknis dan kerja strategis adalah cara berpikir usang. Keduanya harus berjalan simultan.

“Wali kota yang hanya berpikir makro tanpa turun ke lapangan akan kehilangan realitas. Sebaliknya, yang hanya teknis tanpa arah kebijakan juga akan gagal. Kepemimpinan itu soal keseimbangan, bukan pilihan hitam-putih,” jelasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk membangun diskursus publik yang lebih sehat, berbasis data, dan tidak terjebak pada framing personal yang mereduksi kualitas demokrasi lokal.

“Kalau kita benar-benar ingin Palembang maju, maka kritik harus naik kelas. Bukan sekadar serangan opini, tapi analisis yang bisa diuji dan memberi solusi,” pungkasnya.