Program SELASI di Palembang Masih Mengandalkan Satu Truk, Padahal IPAL Kota Bernilai Rp1,6 Triliun

Truk SELASI Perumda Tirta Musi: menyedot tinja rumah tangga dan mengangkutnya ke IPAL Palembang. Sumber foto : ig/perumdatirtamusi

Palembang – Program layanan sedot lumpur tinja terjadwal atau SELASI di Palembang saat ini masih berjalan dengan satu unit truk sedot tinja.

Program ini bertujuan mengangkut lumpur tinja dari rumah-rumah warga ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik yang dibangun melalui proyek sanitasi perkotaan senilai sekitar Rp1,6 triliun.

IPAL tersebut berdiri di tepi Sungai Musi, kawasan Sei Selayur. Pembangunan dimulai pada 2019 dan diresmikan pada 2023. Sistem ini dirancang untuk melayani sekitar 21.000–22.000 sambungan rumah tangga melalui jaringan perpipaan limbah perkotaan.

Secara teori, proyek ini menjadi lompatan besar bagi sanitasi Palembang yang selama ini masih menghadapi persoalan limbah rumah tangga. Sebelum IPAL beroperasi, sebagian besar limbah rumah tangga masih dibuang ke saluran drainase atau langsung mengalir ke Sungai Musi.

Namun kenyataannya di lapangan berbeda.

Hingga awal 2026, rumah tangga yang terhubung ke jaringan IPAL masih sangat sedikit. Data operator menunjukkan, hingga 1 Maret 2026, sambungan rumah yang aktif baru mencapai 1.312 unit, termasuk 19 sambungan dari sektor komersial.

Jika dibandingkan dengan jumlah bangunan di Palembang yang diperkirakan 400.000–450.000 unit, cakupan IPAL baru sekitar 0,3 persen.

Plt Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang, M. Azharuddin, ST, menjelaskan pembangunan sambungan rumah dilakukan secara bertahap. Tahap awal menargetkan sekitar 8.000 sambungan, kemudian meningkat menjadi 12.000–22.000 unit di tahap berikutnya.

“Tapi dengan kecepatan saat ini, dari seribu lebih dalam dua tahun, untuk mencapai delapan ribu sambungan bisa memakan waktu hingga 16 tahun,” ujar Azharuddin, Kamis (12/3/2026).

Padahal IPAL dibangun dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Tanpa sambungan rumah yang memadai, fasilitas miliaran rupiah itu berisiko tidak optimal.

Pembangunan jaringan perpipaan limbah bukan pekerjaan mudah. Selain menggali banyak jalan dan permukiman yang bisa mengganggu aktivitas kota, pekerjaan ini juga memerlukan koordinasi teknis yang rumit.

Tantangan tak hanya teknis. Dalam pembangunan jaringan, muncul persoalan hukum yang melibatkan berbagai pihak.

Salah satu kasus mencuat pada November 2025, ketika seorang investor melaporkan beberapa pihak ke kepolisian terkait dugaan penggelapan jabatan, pengalihan rekening perusahaan kontraktor, hingga penguasaan aset proyek, termasuk komponen vital manhole.

Manhole berfungsi sebagai titik akses untuk pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan. Tanpa komponen ini, sistem perpipaan limbah tidak dapat berfungsi maksimal. Kasus ini masih diproses di kepolisian, menunjukkan pembangunan infrastruktur sanitasi tidak hanya menghadapi tantangan teknis tapi juga persoalan tata kelola dan konflik kepentingan.

Temuan Audit BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti persoalan proyek ini. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemkot Palembang 2023, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan sejumlah paket pembangunan jaringan air bersih dan limbah senilai sekitar Rp1,7 miliar.

Kekurangan ini terjadi karena ada pekerjaan fisik dan peralatan yang tidak digunakan tapi tetap dibayarkan. Salah satu paket pekerjaan jaringan air limbah mengakui kekurangan tersebut dan menyetor kembali nilainya ke kas daerah.

Namun di paket lain, potensi kelebihan pembayaran masih ada. BPK juga mencatat indikasi kesamaan dokumen antara Harga Perkiraan Sendiri dan dokumen penawaran peserta pengadaan, bahkan lebih dari 95 persen, mulai dari formula perhitungan, format, hingga metadata file.

Audit BPK juga menemukan kelemahan perencanaan teknis, seperti dasar perhitungan koefisien yang tidak memadai dan survei lapangan yang kurang. Hal ini berisiko memperlambat pembangunan dan menghambat pencapaian infrastruktur kota.

Akibatnya, pembangunan jaringan perpipaan limbah berjalan lambat. IPAL yang dibangun dengan investasi triliunan rupiah belum bekerja optimal karena jumlah sambungan rumah masih sangat terbatas.

Ironisnya, meski kota memiliki instalasi sanitasi modern, pengelolaan limbah domestik warga masih bergantung pada metode lama.

Untuk memanfaatkan IPAL, operator menjalankan program SELASI. Lumpur tinja dari septic tank rumah tangga disedot satu per satu menggunakan truk dan diangkut ke IPAL untuk diproses. Saat ini, program melayani sekitar 1.046 pelanggan, namun armada yang tersedia baru satu unit truk.

Menurut Azharuddin, satu truk hanya bisa melayani sekitar empat rumah per hari. Dalam sebulan, maksimal 120 rumah. Dengan jumlah pelanggan lebih dari seribu, satu siklus layanan bisa memakan waktu 8–9 bulan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR berencana menambah satu hingga dua truk tahun ini.

Meski begitu, fakta bahwa sistem sanitasi modern masih bergantung pada sedot tinja manual menimbulkan pertanyaan soal efektivitas pengembangan jaringan perpipaan.

Pengamat kebijakan publik, Sepriadi, menilai pembangunan IPAL memang langkah penting. Namun keberhasilan proyek tidak bisa hanya diukur dari berdirinya instalasi. 

“Investasi triliunan rupiah tapi cakupan layanan di bawah satu persen, publik pasti bertanya, di mana hambatannya,” ujarnya.

Menurut Sepriadi, IPAL hanya efektif jika jaringan sambungan rumah luas. Ia juga mengingatkan proyek ini mendapat hibah dari pemerintah Australia untuk mempercepat perbaikan sanitasi. 

“Ada kepercayaan internasional agar proyek ini berjalan efektif. Jika lambat, tentu menjadi catatan.”

Kini, proyek IPAL Palembang menghadapi tantangan klasik banyak proyek infrastruktur di Indonesia. Bukan pembangunan instalasi, tetapi kemampuan memperluas layanan hingga benar-benar dirasakan masyarakat.